Silent Treatment dari Negara: Ketika Kekerasan Aparat Dibiarkan dan Suara Rakyat Dibungkam

Thu, April 2025 22:23:03

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, satu hal yang makin terasa mencengkam adalah diamnya para pemimpin. Ketika DPR, presiden, menteri, dan media memilih bungkam, rakyat dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka seperti dibiarkan mati pelan-pelan. Ini bukan sekadar masalah ketidakpedulian, tetapi lebih dari itu: ini adalah strategi sistematis untuk membuat rakyat kehilangan suara dan harapan.

Ketika Aparat Bertindak Sewenang-wenang

Kasus kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil bukanlah hal baru. Dari pembubaran aksi demonstrasi dengan kekerasan, penggunaan senjata berlebihan, hingga intimidasi terhadap mereka yang berusaha bersuara. Aparat yang seharusnya melindungi justru bertindak represif terhadap rakyat sendiri.

Banyak kasus yang mencerminkan ketimpangan ini, dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan di tahanan, hingga kematian yang tak pernah diusut dengan transparan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang menuntut keadilan justru menghadapi ancaman lebih besar, baik berupa kriminalisasi maupun kekerasan lanjutan.

DPR, Presiden, dan Menteri HAM Memilih Diam

Yang lebih menyakitkan dari semua ini adalah reaksi—or lack thereof—dari para pemimpin negara. DPR yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat malah lebih sibuk dengan agenda politik mereka sendiri. Presiden yang memiliki kuasa tertinggi dalam menindak tegas aparat yang melanggar hukum justru seakan tak melihat masalah ini. Sementara itu, Menteri HAM yang tugasnya memastikan hak asasi manusia dihormati, malah terkesan tak punya gigi dalam menghadapi realitas ini.

Ketika kekerasan terjadi, alih-alih memberikan pernyataan tegas atau langkah konkret untuk menghentikannya, para pemimpin ini lebih memilih bungkam atau sekadar memberikan komentar normatif yang tak menghasilkan perubahan nyata. Diamnya mereka bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah bentuk pembiaran sistematis yang semakin memperkuat impunitas bagi aparat yang melakukan pelanggaran.

Media yang Dibungkam: Strategi Membungkam Kebenaran

Media, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, kini juga menghadapi tekanan luar biasa. Banyak jurnalis yang diintimidasi, berita-berita yang dikontrol, hingga media yang diberangus ketika mereka mencoba melaporkan fakta yang tak nyaman bagi penguasa. Penyensoran ini membuat banyak kasus kekerasan aparat tak terungkap, atau jika pun terungkap, hanya dalam narasi yang sudah disaring agar tidak merugikan pihak berwenang.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di media mainstream, tetapi juga di media sosial, di mana algoritma dan kebijakan platform seringkali lebih memihak kepentingan penguasa daripada kebebasan berbicara. Akun-akun aktivis, jurnalis independen, dan organisasi hak asasi manusia seringkali diblokir, di-take down, atau dibatasi jangkauannya.

Silent Treatment: Membiarkan Rakyat Mati Pelan-pelan

Silent treatment adalah teknik manipulasi psikologis yang sering digunakan untuk mengontrol seseorang dengan cara mengabaikan atau membungkam mereka. Ketika ini dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Rakyat dibiarkan merasa sendirian, seolah-olah suara mereka tidak penting, dan pada akhirnya kehilangan harapan untuk perubahan.

Dengan membiarkan rakyat terus-menerus dihadapkan pada ketidakadilan tanpa ada respons dari pemerintah, negara sebenarnya sedang memainkan strategi untuk membuat rakyat merasa tak berdaya. Ini adalah cara efektif untuk meredam protes tanpa harus mengeluarkan pernyataan atau tindakan keras yang bisa memperburuk citra mereka di mata dunia internasional.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Meskipun situasi ini tampak suram, selalu ada cara untuk melawan. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk tetap menyuarakan kebenaran dan menolak silent treatment dari negara:

1. Tetap Sebarkan Informasi
   • Gunakan media sosial untuk menyebarkan berita dan fakta yang disensor oleh media arus utama.
   • Dukung media independen yang masih berani melaporkan fakta dengan jujur.
2. Tekan Para Pemimpin
   • Gunakan hak demokrasi untuk menekan DPR, presiden, dan pejabat terkait agar mengambil tindakan.
   • Buat petisi, kampanye, dan aksi yang dapat menarik perhatian masyarakat luas.
3. Bangun Solidaritas
   • Jangan biarkan rasa takut membuat kita diam. Bersatu dengan komunitas yang peduli terhadap hak asasi manusia.
   • Ikuti gerakan sosial yang bertujuan melawan ketidakadilan.
4. Gunakan Platform Internasional
   • Jika pemerintah menutup telinga terhadap kritik internal, gunakan jaringan internasional untuk meningkatkan tekanan.
   • Laporkan pelanggaran hak asasi manusia ke organisasi seperti Amnesty International atau Human Rights Watch.
5. Tetap Berani dan Konsisten
   • Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan ketekunan dan keberanian, suara rakyat bisa tetap bergema.
   • Jangan biarkan ketidakadilan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

Kesimpulan

Diamnya negara terhadap kekerasan aparat adalah bentuk pengabaian sistematis yang berbahaya. Ketika DPR, presiden, menteri, dan media memilih bungkam, rakyat tak boleh ikut diam. Silent treatment yang dilakukan negara bukan hanya melukai secara psikologis, tetapi juga secara fisik dan sosial. Ini adalah upaya perlahan untuk melemahkan suara rakyat dan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.

Namun, sejarah telah membuktikan bahwa suara rakyat yang bersatu dan terus bersuara akan selalu lebih kuat dari segala bentuk pembungkaman. Saat negara memilih diam, kita harus memilih untuk berbicara lebih lantang.